Pertimbangan dan Nasihat Hukum MA
Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan Fatwa 25/KMA/III/2009 Permohonan Opini Hukum Mengenai Kewenangan Bank Indonesia Untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia Fatwa 28/KMA/III/2009 Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Wakil Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana Fatwa 29/KMA/III/2009 Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Terpidana Mati Yang […]
Peraturan Mahkamah Agung
KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI Peraturan MA-RI Peraturan Bersama Surat Edaran MA-RI Keputusan Ketua MA-RI Peraturan Sekretaris MA-RI Keputusan Sekretaris MA-RI Surat Edaran Sekretaris MA-RI
Peraturan Perundang-undangan
JIKA TAMPILAN HALAMAN TIDAK MUNCUL KLIK DISINI {source}<!– You can place html anywhere within the source tags –><html><head><title>JDIH Mahkamah Agung RI</title></head><body> <iframe src=”https://jdih.mahkamahagung.go.id/” height=”1000″ width=”1000″></iframe><br> </body></html> <script language=”javascript” type=”text/javascript”>// You can place JavaScript like this</script><?php// You can place PHP like this?>{/source}
Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang akan dicapai : 1. Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman dan lebih mudah dijangkau) 2. Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan (layanan internasional) 3. […]
Area V Penguatan Pengawasan
AREA V PENGUATAN PENGAWASAN Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Klaten yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai : Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara. Mempertahankan predikat WTP dari WBK Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indicator yang dilakukan untuk menerapkan […]
Area IV Penguatan Akuntabilitas
AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasistas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Klaten. Target yang ingin dicapai pada area ini adalah: Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Atas dasar tersebut maka, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut: 1. Adanya keterlibatan pimpinan. – Pimpinan harus terlibat secara […]
Area III Penataan Sistem Manajemen SDM
AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Pengadilan Agama Klaten bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan Agama Klaten menuju WBK. Target yang ingin dicapai dalam Area III ini adalah : Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pengadilan Agama Klaten pada masing-masing unit kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Meningkatnya transparansi […]
Area II Zona Integritas Penataan Laksana
AREA II PENATAAN TATALAKSANA Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK. Target yang ingin dicapai : Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Agama Klaten menuju WBK Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Klaten menuju WBK. […]