Assalamu 'alaikum Wr. Wb
Dengan rahmat Allah SWT dan sebagai bentuk keterbukaan informasi Pengadilan Agama Klaten telah resmi meluncurkan website dengan alamat : www.pa-klaten.go.id untuk memenuhi surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI .Semoga bermanfaat dan berguna bagi semua pengguna dan pengakses tentang keterbukaan informasi website kami
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

BERITA 1

Print

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MARI “PAHAMKAN PIMPINAN, SIADPA BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB PANMUD HUKUM DAN OPERATOR”

Written by pta-semarang.go.id. Posted in Berita

siadpa1

Semarang|pta-semarang.go.id (26/6/13)

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Tukiran, S.H., M.M., pada kegiatan Workshop Implementasi SIADPA Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama, mengingatkan kembali bahwa dalam menjalankan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) sangat memerlukan keterlibatan semua lini dalam manajemen administrasi perkara (Meja I, Kasir, Meja II, Meja III, Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Petugas Register, Juru Sita, Petugas Akta Cerai, hingga Petugas Pembuat Laporan Perkara). “Jadi agar lebih dipahamkan kepada para Pimpinan bahwa SIADPA bukan hanya tanggungjawab Panitera Muda Hukum dan Operator, tetapi seluruhnya, sejak dari Ketua hingga Petugas Pembuat Laporan adalah user, Operator hanya berfungsi validasi”, demikian ditekankan oleh Bapak Direktur Pembinaan.

Read More Comment (0) Hits: 1094
Print

Perlu Ada Reward untuk Hakim yang Sukses Memediasi

Written by http://badilag.net. Posted in Berita

Jakarta l Badilag.net

a dirjen

Sekali lagi, Dirjen Badilag Purwosusilo melontarkan gagasan baru. Menurut pejabat eselon I ini, para hakim dari lingkungan peradilan agama yang sukses melakukan mediasi perlu mendapat penghargaan.

“Jadi, perlu ada reward untuk hakim yang berhasil melakukan mediasi, tapi hakim yang tidak berhasil melakukan mediasi tidak perlu diberi punishment,” ujar Dirjen Badilag ketika berbincang dengan Badilag.net, Kamis (13/6/2013).

Dirjen Badilag menjelaskan, penghargaan tersebut tidak berupa uang atau materi. Penghargaan dapat diberikan dalam wujud penempatan. “Nanti kita jadikan salah satu pertimbangan untuk promosi-mutasi,” tuturnya.