Print

Sejarah

Written by taufik. Posted in Profil Pengadilan

SEJARAH PENGADILAN AGAMA KLATEN

MASA SEBELUM PENJAJAHAN

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu

  1. Peradilan Pradata
  2. Peradilan Padu.

Peradilan Pradata mengurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah "jaksa" yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia. Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan pelaksanaan pengadilan, semula Pengadilan Pradata diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dengan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama'. Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Priangan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lembaga peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No. 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938. Sedang daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadi Besar untuk tingkat banding. Untuk daerah Luar Jawa dan Madura lainnya dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding.

MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pada masa pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama "Kaikyoo Kootoo Hooin" sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooin".

MASA KEMERDEKAAN

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 18 Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding Officer Alied Millitary Administration Civil Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), pasal pasal 75 dan pasal 33. Undang-undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974. Lahirnya undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubaha penting dengan diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan peradilan Agama dan Peradilan Desa. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu :

  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan Militer
  4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah:

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
Pengadilan Umum bagi lainnya.
Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.

MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan :

Badan - badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
NAMA – NAMA YANG TELAH MENJABAT KETUA PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN SEJAK TAHUN 1947 S/D SEKARANG

  1. BAPAK IBRAHIM, dari tahun 1947 s/d tahun 1951, kantor bertempat di sidowayah ( kontrak rumah Bpk, H, Saebani ).
  2. Bapak SAIBANI, DARI TAHUN 1951 S/D TAHUN 1964 masih menempati kantor di sido wayah.
  3. Bapak K.H.ABDUL KADIR DARI TAHUN 1964 S/D 1976, Ppada tahun 1966 Kantor pidah dari Sidowayah ke Mlinjon tepatnya di Gg Dahlia juga masih kontrak rumah pebduduk.kemudian pada tahun 1972 Pindah ke Kompleks Masjid Raya Klaten menenpati gedung BP4 ( yang sekarang ditempati KUA Katen Tengah)
  4. Bapak ACHID MAADUKI, mulai tahun 1976 s/d 1978.
  5. Bapak Drs.Barizi, mulai tahun 1978 s/d 1983, dan tepat pada tahun 1981 Kantor pindah kesebelah selatan kantor lama, menempati gedung Proyek Balai Sidang Pengadilan Agama Klaten.
  6. Bapak Drs.H.SUHAIMI, mulai tahun 1983 s/d tahun 1992, masih tetap menempati gedung yang sama yaitu di Komplek Masjid Raya Klaten berhadapan dengan alun-alun dan Pasar Besar Klaten.
  7. Bapak.Drs.SUHARTO, tahun 1992 s/d 1993.
  8. Bapak Drs.DUROR MANSUR<sh TAHUN 1993 S/D 1994.
  9. Bapak Drs.H.MUHSONI,SH mulai tahun 1994 s/d 1999, tepat pada bulan Juni 1996 Kantor Pengadilan Agama Klaten boyongan ke Lokasi Kantor yang baru tepat di Jl. Kopral Sayom( KH.Saman Hudi) N0.9 Klaten, berdekatan dengan Stasiun Klaten .
  10. Drs.H.BUNYAMIN,SH mulai Bulan Pebruari 1999 s/d bulan Januari 2002.
  11. Ibu Dra.Hj.AYUNAH M ZABIDI mulai tanggal. 24 Januari 2002 s/d 26 Juni 2006
  12. Drs.H.A.SAHAL MAKSUN.MSI dari tanggal 26 Juni 2006 s/d 30 Desember 2011
  13. Drs. H. M. Kahfi, SH mulai tanggal 30 Desember 2011 s/d 31 Agustus 2015
  14. Drs. H.M. Rosyid Yakub, M.H. mulai tanggal 22 September 2015 s/d sekarang

Download from BIGTheme.net free full premium templates