Assalamu 'alaikum Wr. Wb
Dengan rahmat Allah SWT dan sebagai bentuk keterbukaan informasi Pengadilan Agama Klaten telah resmi meluncurkan website dengan alamat : www.pa-klaten.go.id untuk memenuhi surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI .Semoga bermanfaat dan berguna bagi semua pengguna dan pengakses tentang keterbukaan informasi website kami
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

BERITA 1

Print

RAPAT KORDINASI DAN PEMBINAAN OLEH KETUA PA KLATEN BERSAMA PROF.DR. H. JUHAYA S. PRAJA

Written by admin pa klaten. Posted in Berita

juhaya

Thema :

Ekonomi Syariah Arus Baru Ekonomi Dunia: Melihat Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syaria 

 Oleh : Tim Red Website PA Klate

“Hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat “Luar biasa dan spesial”, Yang Amat Sangat Terpelajar Prof. Dr. Juhaya S. Praja, Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Yogyakarta, Unisba dan Universitas Gajahmada dan banyak Perguruan pavorit lainnya, demikian Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I., ketika memimpin “Rapat Kordinasi dan Pembinaan” bagi seluruh YM Para Hakim, Panitera (Aziz Nur Eva), Plt. Sekretaris (Himawan Antoni) dan seluruh pejabat struktural dan fungsional, serta karyawan/i di lingkungan Pengadilan Agama Klaten;

Oleh karenanya, silahkan siapa saja bebas untuk bertanya tentang perkembangan peradilan Agama dan Ekonomi syariah. Daripada diuji beliau, lebih baik bapak dan ibu semua menguji Beliau sekarang, demikian canda  Agus Yunih, Ketua Pengadilan Agama Klaten. Menurut Agus, Beliau dihadirkan sebagai narasumber, karena banyak terlibat di dalam perkembangan peradilan agama;

Ekonomi syariah dinilai dapat menjadi arus baru ekonomi Indonesia karena Ekonomi syariah mampu mendorong pengembangan ekonomi secara menyeluruh dan mendorong kemitraan/kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dalam pembukaan ceramahnya.

Menurutnya, arus baru ekonomi Indonesia ini juga merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top-down), maka di waktu mendatang akan lebih di dorong pendekatan dari bawah ke atas (bottom up). Oleh karena itu, ke depan ekonomi nasional harus ditopang kuat oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.

juhaya4

Ketika ditanya oleh Sri Sangadatun, Hakim Pengadilan Agama Klaten tentang, kebenaran berita bahwa “BMI telah dibeli seluruh sahamnya oleh BCA”, Juhaya menampik berita tersebut, dan smoga berita itu “hoax”, sebab setahu Juhaya “Saham mayoritas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) resmi diambil oleh PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI). Sebelumnya, memang benar saham mayoritas bank syari’ah pertama di Indonesia ini dikuasai oleh pemodal asing. Kabar hoax yang juga beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa Bank Muamalat telah dibeli oleh Lippo Group ini adalah tidak benar;

Juhaya, juga berharap agar lebih hati-hati menerika berita seperti itu, kita harus waspada dengan banyaknya informasih hoax yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. “Kita melihat Bank Muamalat ini adalah Bank Syar’iah pertama di Indonesia. Karena publik wajib waspada juga dengan informasi yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Sebelum dibeli Minna Padi, tercatat sebanyak 32,7 persen saham dikuasai Bank Pembangunan Islam (IDB) -- sebagai lembaga yang mendorong perkembangan pesat bank syariah -- di Indonesia. Sementara, 19 persen dan 17 persen lainnya dipegang oleh Atwill Holdings Limited dan National Bank of Kuwait.

Bank Muamalat lahir berdasarkan inisiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1991. "Saham MUI dan ICMI saat itu sudah kecil sekali di Muamalat, sehingga ICMI dan MUI tidak punya kekuasaan untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, ICMI dan MUI berharap pemegang sahamnya dalam negeri, karena sebelumnya dibeli asing," kata Juhaya kepada Tim Redaksi, Rabu (8/11).

juhaya2

juhaya3

Menurut Juhaya, Minna Padi secara resmi membeli saham mayoritas Bank Muamalat. Skemanya, Bank Muamalat menerbitkan sebanyak-banyaknya 80 miliar lembar saham baru melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 32/POJK.4/2015.

Skema yang akan disiapkan, Minna Padi baik sendiri maupun bersama-sama dengan investor lain, akan bertindak sebagai pembeli siaga. Sebanyak 80 miliar saham baru yang akan diterbitkan tersebut merepresentasikan porsi kepemilikan saham minimal 51 persen dengan total modal baru yang akan masuk mencapai Rp 4,5 triliun.

Juhaya memaparkan tentang hadirnya komitmen pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam upaya mendorong percepatan tumbuh dan kembangnya ekonomi syari’ah ini. Pemerintah secara intensif membenahi beberapa peraturan perundangan yang dinilai menjadi faktor penghambat kebijakan percepatan tersebut, bahkan terakhir meluncurkan regulasi agar seluruh gaji PNS masuk melalui Bank Syari’ah. Bahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah merupakan undang-undang tercepat lahir bagi masyarakat muslim Indonesia.

Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. yang baru saja mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Megamendung selama 16 hari, menggambarkan Ke depan akan sangat berat tantangan bagi para hakim agama, karena di samping sengketa wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad) , tentang Akad, juga persoalan hukum disekitar “Sindikasi” antara bank syari’ah dengan bank konvensional dalam mudharabah musytarakah, akan mewarnai kasus-kasu baru di Pengadilan Agama, karena bank syariah sendiri sedang mencari bentuk yang pass  dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap produk bank konvensional agar produk bank syari’ah dapat diterima oleh pasar tanpa meninggalkan prinsip-prnsip syari’ah, demikian dikutif dari pendapat Masri Oli (Assisten pada MA) dan Syu’aib (Waka PA Brebes) sebagai sumber rujukan dalam diskusi di Megamendung.

Menjawab pertanyaan Drs. Ahmad Wahib, S.H.. M.H. tentang “Pengacara Syari’ah”, menurut Juhaya prinsipnya tidak ada masalah, justru sekarang para pangacara syari’ah yang tergabung di dalam organisasi IPASPI yang di Ketua Afdal Zikri telah menampakan diri, bahwa sarjana syariah pantas disejajarkan dengan sarjana hukum lainnya. Sebab yang terpenting bukan lowyernya yang harus dipikirkan oleh saudara-saudara, tetapi kesiapan saudara sebagai Hakim dituntut eksis dan profesionalisme demikian kata Juhaya, yang diamini oleh para peserta diskusi.

Lanjut Juhaya, jangan sampai yang digugat cidera janji (wanprestasi) atau Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad) yang dipersoalkan akadnya saja, sedangkan debitur nakal dan tidak beritikad baik (good faith) yang jelas-jelas tidak memenuhi prestasi dan hanya menerima uang pinjaman melenggang gara-gara akadnya dinyatakan tidak sah padahal tidak ada eksepsi bahkan diakui secara substansi akadnya terjadi, sementara uang wadiah yang merupakan titipan masyarakat yang dipinjamkan pihak sohibul mal (kreditur) kepada mudharib (debitur) tidak terlindungi. Oleh karenanya, harus dirubah menset para hakim, sehingga lebih arif dan bijaksana di dalam memutus perkara.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula oleh  Agus Yunih  tentang pesan-pesan dari Dirjen Peradilan (Abdul Manaf) dan Ketua Muda Kamar Agama (Amran Suadi)  dan Ketua Mahkamah Agung (Hatta Ali) yang dikemas sebagai perintah harian Ketua Pengadilan Agama Klaten, yaitu : 1. Pegang teguh  Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, 2. Tertibkan administrasi dan selalu terdokumentasi, Tertib Persidangan, Tertib Pelayanan terhadap rakyat pencari keadilan jangan sampai ada yang menjerit, bersih hati, pikiran dan bersihkan kantor secara rutin dan teratur, bekerjalah secara profesional dan akuntabel.

Bahkan menurut Direktur Binganis Badan Peradilan Agama ( DR. Fauzan) yang dikutif oleh Ketua PA KLaten, meminta ”disetiap Pengadilan agar dipersiapkan tempat khusus bagi para pengacara dan para pihak sengketa ekonomi syari’ah. Hal itu, bukan langkah diskriminatif, akan tetapi sebagai upaya memperbaiki performen pengadilan Agama secara bertahap dihadapan para pelaku industri perbankan dan keuangan, dan sebagai wujud keseriusan dan kesiapan Pengadilan Agama menghadapi penyelesaian sengketa-sengketa ekonomi syari’ah.

Diskusi diakhiri dengan sesi foto bersama dan beramah tamah, dengan sedikit nada protes dari teman-teman karena dibatasinya waktu diskusi dengan Yang Amat Terpelajar Prof. DR. Juhaya S. Praja., wass.

Thema :

Ekonomi Syariah Arus Baru Ekonomi Dunia: Melihat Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

 

Oleh : Tim Red Website PA Klaten

 

“Hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat “Luar biasa dan spesial”, Yang Amat Sangat Terpelajar Prof. Dr. Juhaya S. Praja, Beliau adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Yogyakarta, Unisba dan Universitas Gajahmada dan banyak Perguruan pavorit lainnya, demikian Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I., ketika memimpin “Rapat Kordinasi dan Pembinaan” bagi seluruh YM Para Hakim, Panitera (Aziz Nur Eva), Plt. Sekretaris (Himawan Antoni) dan seluruh pejabat struktural dan fungsional, serta karyawan/i di lingkungan Pengadilan Agama Klaten;

Oleh karenanya, silahkan siapa saja bebas untuk bertanya tentang perkembangan peradilan Agama dan Ekonomi syariah. Daripada diuji beliau, lebih baik bapak dan ibu semua menguji Beliau sekarang, demikian canda  Agus Yunih, Ketua Pengadilan Agama Klaten. Menurut Agus, Beliau dihadirkan sebagai narasumber, karena banyak terlibat di dalam perkembangan peradilan agama;

Ekonomi syariah dinilai dapat menjadi arus baru ekonomi Indonesia karena Ekonomi syariah mampu mendorong pengembangan ekonomi secara menyeluruh dan mendorong kemitraan/kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dalam pembukaan ceramahnya.

Menurutnya, arus baru ekonomi Indonesia ini juga merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top-down), maka di waktu mendatang akan lebih di dorong pendekatan dari bawah ke atas (bottom up). Oleh karena itu, ke depan ekonomi nasional harus ditopang kuat oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.

Ketika ditanya oleh Sri Sangadatun, Hakim Pengadilan Agama Klaten tentang, kebenaran berita bahwa “BMI telah dibeli seluruh sahamnya oleh BCA”, Juhaya menampik berita tersebut, dan smoga berita itu “hoax”, sebab setahu Juhaya “Saham mayoritas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) resmi diambil oleh PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI). Sebelumnya, memang benar saham mayoritas bank syari’ah pertama di Indonesia ini dikuasai oleh pemodal asing. Kabar hoax yang juga beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa Bank Muamalat telah dibeli oleh Lippo Group ini adalah tidak benar;

Juhaya, juga berharap agar lebih hati-hati menerika berita seperti itu, kita harus waspada dengan banyaknya informasih hoax yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. “Kita melihat Bank Muamalat ini adalah Bank Syar’iah pertama di Indonesia. Karena publik wajib waspada juga dengan informasi yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Sebelum dibeli Minna Padi, tercatat sebanyak 32,7 persen saham dikuasai Bank Pembangunan Islam (IDB) -- sebagai lembaga yang mendorong perkembangan pesat bank syariah -- di Indonesia. Sementara, 19 persen dan 17 persen lainnya dipegang oleh Atwill Holdings Limited dan National Bank of Kuwait.

Bank Muamalat lahir berdasarkan inisiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1991. "Saham MUI dan ICMI saat itu sudah kecil sekali di Muamalat, sehingga ICMI dan MUI tidak punya kekuasaan untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, ICMI dan MUI berharap pemegang sahamnya dalam negeri, karena sebelumnya dibeli asing," kata Juhaya kepada Tim Redaksi, Rabu (8/11).

Menurut Juhaya, Minna Padi secara resmi membeli saham mayoritas Bank Muamalat. Skemanya, Bank Muamalat menerbitkan sebanyak-banyaknya 80 miliar lembar saham baru melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 32/POJK.4/2015.

Skema yang akan disiapkan, Minna Padi baik sendiri maupun bersama-sama dengan investor lain, akan bertindak sebagai pembeli siaga. Sebanyak 80 miliar saham baru yang akan diterbitkan tersebut merepresentasikan porsi kepemilikan saham minimal 51 persen dengan total modal baru yang akan masuk mencapai Rp 4,5 triliun.

Juhaya memaparkan tentang hadirnya komitmen pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam upaya mendorong percepatan tumbuh dan kembangnya ekonomi syari’ah ini. Pemerintah secara intensif membenahi beberapa peraturan perundangan yang dinilai menjadi faktor penghambat kebijakan percepatan tersebut, bahkan terakhir meluncurkan regulasi agar seluruh gaji PNS masuk melalui Bank Syari’ah. Bahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah merupakan undang-undang tercepat lahir bagi masyarakat muslim Indonesia.

Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. yang baru saja mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Megamendung selama 16 hari, menggambarkan Ke depan akan sangat berat tantangan bagi para hakim agama, karena di samping sengketa wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad) , tentang Akad, juga persoalan hukum disekitar “Sindikasi” antara bank syari’ah dengan bank konvensional dalam mudharabah musytarakah, akan mewarnai kasus-kasu baru di Pengadilan Agama, karena bank syariah sendiri sedang mencari bentuk yang pass  dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap produk bank konvensional agar produk bank syari’ah dapat diterima oleh pasar tanpa meninggalkan prinsip-prnsip syari’ah, demikian dikutif dari pendapat Masri Oli (Assisten pada MA) dan Syu’aib (Waka PA Brebes) sebagai sumber rujukan dalam diskusi di Megamendung.

Menjawab pertanyaan Drs. Ahmad Wahib, S.H.. M.H. tentang “Pengacara Syari’ah”, menurut Juhaya prinsipnya tidak ada masalah, justru sekarang para pangacara syari’ah yang tergabung di dalam organisasi IPASPI yang di Ketua Afdal Zikri telah menampakan diri, bahwa sarjana syariah pantas disejajarkan dengan sarjana hukum lainnya. Sebab yang terpenting bukan lowyernya yang harus dipikirkan oleh saudara-saudara, tetapi kesiapan saudara sebagai Hakim dituntut eksis dan profesionalisme demikian kata Juhaya, yang diamini oleh para peserta diskusi.

Lanjut Juhaya, jangan sampai yang digugat cidera janji (wanprestasi) atau Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad) yang dipersoalkan akadnya saja, sedangkan debitur nakal dan tidak beritikad baik (good faith) yang jelas-jelas tidak memenuhi prestasi dan hanya menerima uang pinjaman melenggang gara-gara akadnya dinyatakan tidak sah padahal tidak ada eksepsi bahkan diakui secara substansi akadnya terjadi, sementara uang wadiah yang merupakan titipan masyarakat yang dipinjamkan pihak sohibul mal (kreditur) kepada mudharib (debitur) tidak terlindungi. Oleh karenanya, harus dirubah menset para hakim, sehingga lebih arif dan bijaksana di dalam memutus perkara.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula oleh  Agus Yunih  tentang pesan-pesan dari Dirjen Peradilan (Abdul Manaf) dan Ketua Muda Kamar Agama (Amran Suadi)  dan Ketua Mahkamah Agung (Hatta Ali) yang dikemas sebagai perintah harian Ketua Pengadilan Agama Klaten, yaitu : 1. Pegang teguh  Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, 2. Tertibkan administrasi dan selalu terdokumentasi, Tertib Persidangan, Tertib Pelayanan terhadap rakyat pencari keadilan jangan sampai ada yang menjerit, bersih hati, pikiran dan bersihkan kantor secara rutin dan teratur, bekerjalah secara profesional dan akuntabel.

Bahkan menurut Direktur Binganis Badan Peradilan Agama ( DR. Fauzan) yang dikutif oleh Ketua PA KLaten, meminta ”disetiap Pengadilan agar dipersiapkan tempat khusus bagi para pengacara dan para pihak sengketa ekonomi syari’ah. Hal itu, bukan langkah diskriminatif, akan tetapi sebagai upaya memperbaiki performen pengadilan Agama secara bertahap dihadapan para pelaku industri perbankan dan keuangan, dan sebagai wujud keseriusan dan kesiapan Pengadilan Agama menghadapi penyelesaian sengketa-sengketa ekonomi syari’ah.

Diskusi diakhiri dengan sesi foto bersama dan beramah tamah, dengan sedikit nada protes dari teman-teman karena dibatasinya waktu diskusi dengan Yang Amat Terpelajar Prof. DR. Juhaya S. Praja., wass.

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found

Download from BIGTheme.net free full premium templates