•   


    MARHABAN YA RAMADHAN

    Selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1439 H. 

    Semoga Allah SWT memberikan kekuatan Lahir dan Batin, serta berkenan
    menerima ibadah kita. Amin, Ya Robbal Alamin. 
    Mohon Maaf Lahir dan Batin

    - Ketua Pengadilan Agama Klaten beserta Jajaran -

    ucapan   

  •    Selamat Datang

    di Website Resmi Pengadilan Agama Klaten. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. 

          web gedung              
  •       
    Assalamu 'alaikum Wr. Wb

    Dengan rahmat Allah SWT dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kami resmi meluncurkan website dengan alamat : www.pa-klaten.go.id untuk memenuhi SK dari Ketua Mahkamah Agung No: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI .Semoga bermanfaat dan berguna bagi semua pengguna dan pengakses tentang keterbukaan informasi website kami
    Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


             agus yunih            

    Assalamu 'alaikum Wr. Wb
    Dengan rahmat Allah SWT dan sebagai bentuk keterbukaan informasi Pengadilan Agama Klaten telah resmi meluncurkan website dengan alamat : www.pa-klaten.go.id untuk memenuhi surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI .Semoga bermanfaat dan berguna bagi semua pengguna dan pengakses tentang keterbukaan informasi website kami
    Wassalamu 'alaikum Wr. Wb
  •    Mudahnya Menelusuri Perkara
    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Agama Klaten dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Agama Klaten.
       d           
  •    Perpustakaan Online
    Perpustakaan Online Pengadilan Agama Klaten Menyajikan Koleksi Buku-buku untuk bisa dinikmati oleh umum, mulai dari buku tentang hukum, perundang-undangan dan sebagainya.
                Buku   

  •    JDIH
    JDIH Adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, disini kami coba menyajikan kumpulan Undang-undang, Peraturan, maupun Kebijakan-kebijakan yang kami harapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang membutuhkan informasi.
       informasi-hukum             

  

galeri peradilan

           icon galeri            jdih          majalah          elearning
  Jadwal Sidang Pengaduan Informasi Perkara   Cari Putusan   Delegasi / Tabayun
Print

DISKUSI IKAHI CABANG PA KLATEN (SEASON II)

Written by admin pa klaten. Posted in Berita

diskusi 2017 1

Diskusi sekaligus sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dengan nara sumber Ketua Pengadilan Agama Klaten Drs. H.M. Rosyid Ya'kub, M.H., dan dipandu moderator Wakil Ketua Pengadilan Agama Klaten Drs. Agus Yunih, S.H., M.H.I. menarik untuk disimak dan diberitakan. Pertanyaan dan pendapat dari para peserta diskusi yang terdiri dari para hakim, panitera, sekretaris dan pejabat kepaniteraan serta petugas meja I, II dan III, semakin menambah bobot diskusi ini’

Dalam awal sambutan, Drs. H.M. Rosyid Ya'kub, M.H. memberikan apresiasi kepada pengurus Ikahi yang diketuai Drs. Agus Yunih, S.H., M.H.I. dan Sekretaris Drs. Ahmad Wahib, S.H.. M.H., selama menjabat satu tahun terakhir, menurut Beliau baru kali ini diadakan diskusi hakim, terlebih diskusi IKAHI ini melibatkan steak holder di bagian pelayanan (public service).

Menurut Rosyid Ya'kub, dalam paparannya, bahwa ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dilakukan dua kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, memiliki fungsi antara lain:

  1. a)MA memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1 UUD jo Pasal 35 UUMA).
  2. b)MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain (Pasal 37 UUMA).
  3. c)MA berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 UUMA).
  4. d)MA berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Berdasarkan fungsi yang ke-3 ini, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan 14 Perma, yaitu:

  1. a)Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  2. b)Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. c)Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  4. d)Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;
  5. e)Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;
  6. f)Perma Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim;
  7. g)Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang PenegakanKerja Hakim pada Mahkamah Agung  dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  8. h)Perma8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  9. i)Perma Nomor 9 Tahun 2016Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan  yang  Berada di Bawahnya;
  10. j)Perma Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perma Nomor 32013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  11. k)Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negaradan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
  12. l)Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan;
  13. m)Perma Nomor 13 Tahun 2016Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi;
  14. n)Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi

 

diskusi 2017 2

Dibidaninya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah telah menarik perhatian warga peradilan agama, sekaligus merupakan jalan terang tentang tatacara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya sejak “Sengketa ekonomi syari’ah” oleh Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006, penjelasan huruf i, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah, ditetapkan menjadi “kewenangan mutlak” lingkungan peradilan Agama, yang selama ini, masih dianggap jalan gelap dan terjal;

Jimly Asshiddiqie (2004: 278-279) memasukkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip lex specialis derogat legi generalis. Artinya Perma bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk public service. Hal ini menandakan begitu pentingan kehadiran Perma dalam penataan peradilan di Indonesia, lanjur Drs. H.M. Rosyid Ya'kub, M.H..

Dalam akhir pemaparan yang ditayangkan dalam bentuk power point dan slide yang berdurasi 15 menit, Narasumber Rosyid Ya'kub menjelaskan secara rinci Perma Nomor 14 Tahun 2016 yang meliputi : ruang lingkup; tatacara pemeriksaan dengan acara sederhana; tatacara pemeriksaan dengan acara biasa; bentuk putusan; tahapan-tahan pemeriksaan sengketa ekonomi syariah, sampai kepala pelaksanaan putusan, mengundang banyak pertanyaan dari peserta;

Peserta diskusi cukup antusias menyampaikan pendapat dan memberikan masukan. Pertanyaan dari para peserta yang antara lain dari : Mokhamad Farid {panitera}, ahmad wahib (hakim), Etha (petugas meja I), Arif (hakim), Harsi (panmud hukum) adalah diseputar kriterian gugatan sederhana dan biasa, menentukan biaya panggilan dalam keberatan, penomoran perkara dll. Yang kemudian dijawab secara gamblang oleh nara sumber dan diakhir kesempatan Ketua minta agar seluruh peserta dan seluruh pegawai mendalami dan memperlajari Perma tersebut, sehingga dapat diimplementasikan di dalam menyelesaikan perkera sengketa ekonomi syariah;

Dalam kesimpulannya, diskusi merekomendasikan agar Pengadilan Agama Klaten segera menyusun Petunjuk teknis (Juknis) Perma tersebut dan membuat SOP yang berlaku khusus bagi lingkungan Pengadilan Agama Klaten dan sekaligus membuat serta menerbitkan regulasi biaya perkara khusus dalam sengketa ekonomi syariah yang diperiksa dengan acara sederhana biaya perkara atas keberatan yang disampaikan pihak-pihak;

Perlu diketahui bahwa IKAHI Cabang Pengadilan Agama Klaten telah menjadwalkan kegiatan diskusi untuk 1 (satu) tahun, dengan thema yang berbeda dan menarik. Untuk tanggal 17 Maret 2017 diskusi dengan thema “Eksekusi Hak Tanggungan dan Problematikanya” pemateri akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Klaten, yaitu Drs. Agus Yunih, S.H., M.H.I.;

Diskusi diakhiri dengan aplus oleh peserta untuk narasumber dan berakhir pada pukul 14.45 wib.ditutup dengan bacaan “alhamdulillah”;

 

Tim editor (Drs. Ahmad Wahib, S.H.. M.H.)

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found

Download from BIGTheme.net free full premium templates

APLIKASI INTERNAL

komdanas simari simpeg sikep sipp ESMART lkpp sirup