Assalamu 'alaikum Wr. Wb
Dengan rahmat Allah SWT dan sebagai bentuk keterbukaan informasi Pengadilan Agama Klaten telah resmi meluncurkan website dengan alamat : www.pa-klaten.go.id untuk memenuhi surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI .Semoga bermanfaat dan berguna bagi semua pengguna dan pengakses tentang keterbukaan informasi website kami
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

BERITA 1

Print

Menjadi Garda Depan Perlindungan Anak

Written by sumber berita MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 9 | Juni 2016 . Posted in Berita

berita 177950 800x600 Perlindungan Anak
 
Kasus-kasus kekerasan terhadap anak seakan tiada henti menghiasi siklus kehidupan kita. Hampir setiap hari headline berita di media cetak dan elektronik mengangkat kasus kekerasan terhadap calon generasi pemegang masa depan bangsa itu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 20.510 kasus kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir. Data tersebut disarikan dari pengaduan langsung ke KPAI, pemantauan atas media cetak dan online, pengaduan bank data perlindungan anak serta data lembaga mitra KPAI se-Indonesia Secara normatif, perlindungan hak-hak anak dii Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun jika diteliti lebih jauh, justru problem perlindungan hak-hak anak di Indonesia salah satunya muncul akibat adanya ketidakselarasan regulasi yang mengatur hak-hak anak.
 
Pengadilan   agama   dan   mahkamah   syar'iyah sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan keadilan yang memiliki kewenangan dalam perkara perdata hukum keluarga banyak bersentuhan langsung dengan issue seputar perlindungan hak-hak anak. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas perkara yang diajukan ke peradilan agama tentang perceraian yang seringkali berimbas pada status dan hak hukum anak pasca-perceraian.
 
Peradilan agama memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak anak. Peran itu dilakukan melalui putusan para hakim dan program access to justice yang dilaksanakan   dari   tahun   ke tahun. Dari berbagai nomenklatur perkara yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama, ada sejumlah jenis putusan yang memiliki dimensi hukum dengan perlindungan hak-hak anak. Begitu juga dengan berbagai program akses terhadap keadilan, seperti program sidang keliling dan pelayanan terpadu.
 

Ada   sejumlah   langkah   strategis   yang   perlu dilakukan untuk optimalisasi peran peradilan agama dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak akibat perceraian yang terjadi atas kedua orang tuanya.

 

           Pertama, tujuan kepentingan anak (the best interest of the child) harus diutamakan dan menjadi prioritas dalam   produk   pengadilan (putusan/penetapan). Regulasi yang menghambat pemenuhan hak-hak anak harus dikesampingkan.

 

           Kedua, harmonisasi antar regulasi mutlak perlu dilakukan. Ini tentu bukan hanya tugas peradilan agama, lembaga pembuat undang-undang berkewajiban mewujudkannya. Selama itu belum terwujud, langkah yang dilakukan oleh hakim peradilan agama adalah melakukan interpretasi sistematis dan teologis agar perlindungan  hak anak tetap ditegakan.

 

         Ketiga, untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, diperlukan   pelatihan berkesinambungan bagi aparat penegak hukum di peradilan agama agar selalu well-informed dengan perkembangan terkini dalam perkara perlindungan hak anak.

           Terakhir,   diperlukan   adanya   kajian komparatif dengan negara-negara yang lebih berhasil dalam mewujudkan perlindungan hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya.


Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found

Download from BIGTheme.net free full premium templates